Sonny T Danaparamita Dukung Relaksasi Anggaran KKP, Dorong Pemberdayaan Nelayan dan Ekonomi Biru

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita dukung relaksasi anggaran KKP. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita dukung relaksasi anggaran KKP. (Foto: Istimewa)

MASSA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam usulan relaksasi dan revisi anggaran tahun 2025. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Sonny menilai langkah KKP sejalan dengan arah pembangunan nasional dan mendukung secara khusus Asta Cita atau visi-misi Presiden terpilih.

“Secara khusus juga mendukung Asta Cita atau visi-misi Presiden terpilih,” ujar Sonny.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa anggaran KKP yang semula sebesar Rp4,84 triliun turun menjadi Rp3,58 triliun usai adanya efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

BACA JUGA:  Sarifah Ainun Jariyah Kecam Keras Oknum TNI Pelaku Pengeroyokan Warga di Serang

Trenggono meminta dukungan DPR RI untuk relaksasi anggaran, guna melanjutkan program-program strategis seperti swasembada pangan berbasis kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan ekonomi biru, dan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Meski mendukung relaksasi anggaran, Sonny mengingatkan agar pelaksanaan program strategis dilakukan secara simultan dan terkoordinasi. Ia menegaskan pentingnya peran DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan, terutama terhadap program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Khususnya pada sektor pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing. Karena, sebagaimana saya pernah sampaikan di kursi ini, saya ingin Pak Menteri menjadi bapaknya nelayan Indonesia. Jadi, berbagai program itu harus benar-benar menyentuh masyarakat,” kata Sonny, legislator dari Dapil Jawa Timur III.

BACA JUGA:  Nikah di KUA Gratis Tidak Dipungut Biaya, DPR RI: Ini Hak Masyarakat!

Sonny juga mempertanyakan sejauh mana revisi anggaran berdampak terhadap efektivitas program-program prioritas yang sudah direncanakan KKP.

Lebih lanjut, Sonny menyoroti kurangnya detail dalam pemaparan terkait distribusi bantuan alat tangkap untuk nelayan. Ia meminta KKP memberikan penjelasan lebih lengkap agar DPR bisa memantau realisasi program di daerah pemilihan masing-masing.

“Karena ini slide-nya singkat, saya mohon itu juga bisa dijelaskan lebih lengkap. Termasuk kalau nanti kami reses, dan di wilayah saya ada laut, jadi bisa saya pahami betul, Pak,” jelasnya.

BACA JUGA:  Aria Bima Tegaskan Ormas Mengganggu Bisa Dibubarkan, Seperti HTI dan FPI

Selain itu, Sonny menekankan perlunya peningkatan kualitas penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan.

“Saya kira kami juga perlu tahu model dan kualitas pengajarnya, serta relevansi kurikulumnya. Sehingga kami bisa memberikan masukan, dan program itu betul-betul tepat sasaran di lapangan,” tegasnya.

Dukungan Sonny terhadap relaksasi anggaran KKP menunjukkan komitmennya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui program-program yang konkret dan berkelanjutan.

Dengan penguatan ekonomi biru, peningkatan kualitas SDM, serta distribusi bantuan yang tepat sasaran, sektor kelautan diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.***