MASSA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. Desakan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7/2025).
“Sebetulnya, kalau kita mau memaksimalkannya, itu cukup luar biasa. Memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak perlu dilakukan agar nantinya pemerintah memiliki anggaran yang cukup dalam melaksanakan program-program yang sifatnya pemberdayaan nelayan,” kata Sonny.
Menurut legislator asal Kabupaten Banyuwangi ini, peningkatan PNBP dari sektor kelautan berpotensi besar menopang program ketahanan pangan nasional dan membantu pembiayaan berbagai inisiatif pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia.
Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan tersebut hanya bisa tercapai jika ada perbaikan menyeluruh dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan.
Dalam forum yang sama, mantan aktivis GMNI ini juga menyoroti keterbatasan armada pengawas laut, yang dinilai menjadi titik lemah dalam mencegah eksploitasi sumber daya laut dan pelanggaran hukum.
Ia mengutip kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menunjukkan bahwa sampah laut yang tidak tertangani bisa menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp250 triliun per tahun.
“BRIN pernah melakukan kajian soal sampah laut, mereka berpandangan ketika itu dikelola dengan baik, potensi kerugian hingga Rp250 Triliun pertahun bisa dicegah,” ucapnya.
Tak hanya itu, Sonny turut mengkritisi lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran di sektor kelautan. Ia menyinggung kasus Kepala Desa Kohod, Arsin Bin Asip, yang didenda sebesar Rp48 miliar, namun hingga kini belum melakukan pembayaran.
“Saat itu (Raker 27 Februari) saya pernah mempertanyakan juga. Ternyata belum dibayar dan sepertinya tidak ada sanksi atau upaya yang serius agar yang didenda dapat kebayar denda tersebut,” tegasnya.
Sonny juga mengangkat isu privatisasi pulau-pulau kecil, merujuk pada laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang mencatat sedikitnya ada 226 pulau kecil dalam kondisi terprivatisasi dan minim pengawasan.
“Pengawasan tentang hal ini penting, karena bukan saja semata-mata urusan ekonomi dan lingkungan semata, namun juga menyangkut persoalan keamanan dan kedaulatan bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Sonny menekankan bahwa isu kemaritiman Indonesia tak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi atau potensi hasil laut semata.
“Berbicara persoalan maritim bukan hanya soal ikan saja, akan tetapi juga berbicara menjaga persoalan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya.***
