MASSA.ID, Banyuwangi – Kondisi perekonomian nasional kembali menjadi sorotan setelah nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), diikuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax serta meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, rupiah sempat berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS sebelum kembali menguat ke level sekitar Rp17.800 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini tentunya memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor bahan baku industri, energi, hingga pangan menjadi lebih mahal. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri yang pada akhirnya meningkatkan tekanan inflasi.
Ketika inflasi naik, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kebutuhan yang sama. Dampak paling besar dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kenaikan harga pangan, transportasi, listrik, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya dapat secara langsung menurunkan daya beli masyarakat.
Kondisi ini menjadi semakin berat apabila kenaikan harga tidak diikuti peningkatan pendapatan. Akibatnya, masyarakat harus mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan tertentu, atau bahkan berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Sekretaris Jenderal Serikat Guru Nasional Indonesia (SGNI), Zainul Arifin, S.Pd menilai, di tengah situasi ekonomi nasional saat ini, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Salah satunya adalah para guru honorer yang hingga saat ini masih banyak menerima penghasilan jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“UMK merupakan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah. Artinya, jika seseorang memperoleh penghasilan di bawahnya, umumnya menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika inflasi meningkat dan harga-harga naik, kelompok ini menjadi semakin rentan mengalami penurunan kualitas hidup,” tutur Zainul saat ditemui awak media di Banyuwangi, Sabtu (13/06).
Zainul menyebut, situasi ekonomi nasional saat ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, termasuk para guru honorer. Banyak guru honorer di berbagai daerah yang hingga kini masih menerima pendapatan di bawah UMK, bahkan ada yang hanya memperoleh honor yang sangat minim setiap bulannya.
“Kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tekanan tentu sangat dirasakan oleh guru honorer. Banyak dari mereka yang penghasilannya masih jauh sekali di bawah UMK, bahkan ada yang Rp300 ribu per bulan. Sementara kebutuhan hidup terus meningkat akibat inflasi dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok,” ujarnya.
Alumnus Pendidikan IPS, UIN KH. Achmad Siddiq Jember ini menjelaskan, bahwa persoalan tersebut semakin kompleks karena masih banyak guru yang bekerja tanpa kejelasan status kepegawaian. Sebagai contoh, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya di Jawa Timur, terdapat sekitar 1.989 guru non-ASN atau Guru Tidak Tetap (GTT) yang bekerja di sekolah negeri namun hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan status maupun masa depan karier mereka.
“Kami melihat masih banyak guru non-ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri tetapi belum mendapatkan kepastian status. Di Jawa Timur saja terdapat 1.989 guru non-ASN atau GTT yang bekerja di sekolah negeri tanpa kejelasan status dan nasib mereka ke depan,” kata Zainul.
Atas kondisi tersebut, pihaknya meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga tekanan terhadap masyarakat tidak semakin berat.
“Kami meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah strategis pemulihan ekonomi nasional agar kondisi perekonomian masyarakat tidak semakin memburuk. Pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap guru-guru honorer yang pendapatannya masih jauh di bawah UMK serta memberikan kepastian status kepegawaian bagi mereka,” tegasnya.
Mantan Bendahara DPC GMNI Jember ini juga mengingatkan, bahwa keberadaan guru honorer selama ini menjadi salah satu pilar penting yang menjaga keberlangsungan pendidikan di Indonesia.
“Mereka adalah garda terdepan yang membantu menggerakkan roda pendidikan agar tetap berjalan. Karena itu, kesejahteraan dan masa depan mereka harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.***
