MASSA.ID, Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI tahun anggaran 2024 yang berhasil mencapai 96,9 persen, atau setara Rp37,58 triliun.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi tersebut sekaligus mendorong Kemendikdasmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun-tahun mendatang.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikdasmen RI yang mencapai Rp37,58 triliun atau 96,9 persen. Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun-tahun berikutnya,” ujar Hetifah saat rapat kerja bersama Mendikdasmen di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Meski memberikan apresiasi, Komisi X DPR RI tetap memberikan sejumlah catatan penting, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem pengendalian internal.
“Kami melihat pentingnya evaluasi dan rencana kerja yang lebih matang, serta meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Agar pengelolaan keuangan dan barang negara semakin akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Hetifah, yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Golkar.
Komisi X DPR RI juga menekankan pentingnya prioritas pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Perhatian terhadap daerah 3T dan daerah marginal harus ditingkatkan. Kami meminta program afirmasi yang berfokus pada penyediaan layanan dasar pendidikan,” jelas Hetifah.
Selain itu, Komisi X juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program peningkatan kompetensi dan distribusi guru.
“Program peningkatan kompetensi dan distribusi guru perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat menjawab tantangan mutu pembelajaran dan pemerataan tenaga pendidik di seluruh daerah dengan penyempurnaan data dan informasi yang akurat dan terbarukan,” ujarnya.
Komisi X turut mendorong peningkatan kolaborasi antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), agar lulusan SMK semakin siap dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kami ingin memastikan lulusan SMK memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja,” tambahnya.
Sebagai penutup, Komisi X DPR RI juga menyoroti perlunya evaluasi mekanisme Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pihaknya meminta proses seleksi harus transparan dan adil agar mampu menjaring calon murid yang berkualitas.***
