Prabowo Pangkas Birokrasi Pertanian, Pastikan Anggaran Negara Langsung ke Petani

Presiden Prabowo melakukan Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo)
Presiden Prabowo melakukan Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo)

MASSA.ID, Majalengka – Dalam momentum Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi berbelit di sektor pertanian dan memastikan manfaat anggaran negara sampai langsung ke tangan rakyat, khususnya petani.

Acara puncak panen tersebut dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan dihadiri oleh ribuan petani serta jajaran kementerian terkait, pada Senin, (7 April 2025).

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

BACA JUGA:  Lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah dan Turkiye Hasilkan Sejumlah Perjanjian Strategis

Reformasi Besar di Jalur Distribusi Pupuk dan Perizinan Pertanian

Dalam laporannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemangkasan rantai birokrasi dalam distribusi pupuk dan perizinan telah memberikan dampak nyata bagi petani.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujarnya.

BACA JUGA:  Indonesia Menuju Kedaulatan AI, Meutya Hafid Tegaskan Pentingnya Infrastruktur dan Talenta Digital

Langkah ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) yang telah ditandatangani dan mulai diimplementasikan dalam sistem distribusi pertanian nasional. Hasilnya, proses menjadi jauh lebih efisien dan transparan.

Pemerintahan Prabowo Fokus Tekan Korupsi, Mulai dari Pusat hingga Desa

Selain efisiensi birokrasi, Presiden Prabowo juga menyoroti praktik korupsi yang masih menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” ujar Presiden dengan tegas.

BACA JUGA:  Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Berperan Aktif dalam Penyelesaian Konflik Gaza

Presiden juga menyerukan agar setiap kepala daerah dan aparatur pemerintahan mengemban tugas melayani rakyat dengan sepenuh hati.

“Berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi dari cinta rakyat kepada pemimpinnya,” tambahnya.

Efisiensi Anggaran untuk Keadilan Sosial

Kebijakan reformasi ini menjadi bagian dari visi besar Prabowo dalam memastikan bahwa setiap program dan anggaran pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor strategis seperti pertanian.

Dengan memangkas birokrasi dan menindak korupsi, pemerintah bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan transparan, demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional.***