MASSA.ID, Surabaya – Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali beberapa waktu lalu menuai sorotan tajam dari para ahli keselamatan transportasi. Menurut Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes, pakar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Airlangga, tragedi ini tidak bisa hanya disalahkan pada cuaca buruk semata, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam penerapan keselamatan transportasi laut di Indonesia.
“Aspek cuaca memang tidak bisa dikendalikan oleh manusia meskipun memiliki alat secanggih apapun. Tapi sistem keselamatan dan teknologi prediksi seharusnya mampu memberi peringatan dini. Kecelakaan ini terjadi karena sistem itu tidak berfungsi atau diabaikan,” tegas Neffrety, dikutip dari laman resmi unair.ac.id, Kamis (10/07).
Ia menjelaskan, radar cuaca, sistem komunikasi, hingga early detection sejatinya sudah menjadi standar di kapal penumpang. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali luput dari pengujian fungsi sebelum kapal berangkat.
“Ada kemungkinan kegagalan sistem sehingga tidak bisa memperlihatkan prediksi cuaca sebelum berangkat. sehingga penerapan keselamatan untuk penumpang dan awak kapal itu menjadi minimal,” tambahnya.
Minimnya pengujian dan pemeliharaan sistem keselamatan membuat risiko kecelakaan semakin besar. Selain itu, pelatihan awak kapal pun kerap dianggap formalitas. Akibatnya, ketika terjadi keadaan darurat, banyak kru tidak memahami prosedur evakuasi dengan baik, sehingga penanganan korban menjadi kacau.
Neffrety juga menyoroti kondisi fisik kapal yang sering kali jauh dari standar kelayakan. “Korosi pada dinding atau dek kapal bisa membuat kapal mudah robek jika terseret jangkar. Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan, bukan hanya formalitas,” katanya.
Ironisnya, menurut Neffrety, banyak kapal tidak diperiksa oleh tenaga ahli bersertifikasi. Tugas pengecekan mesin, radar, dan indikator cuaca kerap diserahkan kepada awak kapal yang seharusnya dilakukan oleh teknisi profesional.
“Kesalahan teknis kecil bisa berujung bencana jika ditangani orang yang tidak kompeten,” tegasnya.
Faktor lain yang memperbesar risiko adalah jumlah penumpang melebihi kapasitas, kekurangan pelampung, dan minimnya sekoci. “Penumpang non-manifest sangat berbahaya dalam kondisi darurat. Evakuasi jadi kacau, dan identifikasi korban sulit dilakukan,” ujar Neffrety.
Ia pun mengingatkan pentingnya kesadaran publik. “Kalau kapal penuh, jangan nekat. Keselamatan harus jadi prioritas, bukan sekadar tiba lebih cepat,” katanya.
Lebih lanjut, Neffrety mendesak audit menyeluruh dan penerapan SOP ketat oleh perusahaan pelayaran untuk membenahi keselamatan transportasi laut demi mencegah korban jiwa di kemudian hari.
“Jangan tunggu tragedi berikutnya. Disiplin keselamatan tidak boleh lagi dinegosiasikan,” pungkasnya.***
