MASSA.ID, Jakarta, – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menginstruksikan penghapusan sistem kuota impor khususnya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti daging dan bahan pokok lainnya. Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ujar Presiden Prabowo, Selasa, (8 April 2025).
Bebaskan Impor, Pangkas Monopoli
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah reformasi besar-besaran dalam sistem perdagangan nasional. Selama ini, sistem kuota kerap dikeluhkan pelaku usaha karena menimbulkan praktik monopoli dan pembatasan akses bagi pemain baru.
Presiden menilai bahwa kebijakan menunjuk beberapa perusahaan saja untuk mengimpor telah menciptakan ketimpangan. Kini, siapa pun yang mampu dan memenuhi persyaratan legal dapat melakukan impor.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” tegasnya.
Dorong Investasi, Serap Tenaga Kerja
Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa pengusaha adalah garda depan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, regulasi yang terlalu ketat justru akan membatasi laju penciptaan lapangan kerja.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” kata Prabowo.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya logistik, dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau di pasaran.
Perang terhadap Penyelundupan dan Hambatan Bea Cukai
Selain kuota impor, Presiden juga menyoroti praktik penyelundupan serta hambatan di sektor bea cukai yang dinilai masih menyulitkan pelaku usaha.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” ujar Prabowo sembari menyampaikan apresiasi kepada pengusaha atas masukan yang diberikan.
Relevansi Kebijakan dengan Ekonomi Rakyat
Penghapusan kuota impor diprediksi akan berdampak positif pada stabilitas harga bahan pokok, serta menciptakan kompetisi pasar yang lebih sehat. Masyarakat sebagai konsumen utama akan diuntungkan dengan terbukanya akses terhadap barang yang lebih terjangkau dan berkualitas.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius membenahi sektor ekonomi dari hulu ke hilir, dengan pendekatan yang tegas, terbuka, dan berpihak kepada rakyat.***
