MASSA.ID, Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap fakta memprihatinkan terkait kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Gaji guru honorer disebut lebih rendah dibandingkan gaji sopir mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut gaji sopir MBG berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari. Jika diakumulasikan, pendapatan sopir MBG dalam sebulan bisa melampaui Rp3 juta.
“Sudah pasti lebih dari Rp 3 juta. Sementara guru, banyak sekali guru, kemarin di Jakarta saja guru honorer di sekolah negeri itu gajinya Rp 300.000. Di Jakarta, bukan di Papua,” kata Ubaid di Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025), dikutip dari berbagai sumber.
Menurut Ubaid, perbandingan ini menunjukkan ketimpangan serius dalam kebijakan pendidikan nasional. Guru, yang berada di garis terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, justru belum mendapatkan kehidupan yang layak.
Ia menilai kondisi tersebut sangat ironis, terutama bagi guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di sektor pendidikan.
“Jadi sangat miris sekali bagaimana guru yang sudah puluhan tahun mengabdi di sektor pendidikan digaji Rp 300.000-Rp 400.000. Sementara ada untuk sopir MBG masuk sekolah, itu lebih sejahtera gitu,” ujarnya.
Negara Dinilai Belum Berpihak pada Guru
JPPI juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam hal kesejahteraan tenaga pendidik. Ubaid menilai negara belum menunjukkan sikap tegas untuk melindungi dan memuliakan guru.
“Jadi bagaimana keberpihakan presiden, keberbihakan menteri pendidikan terhadap morat-marit dunia pendidikan ini?” lanjutnya.
Ia menegaskan, tanpa kesejahteraan guru, kualitas pendidikan nasional sulit mengalami peningkatan signifikan.
Anggaran Pendidikan Terserap Program MBG
Ubaid menjelaskan bahwa pemerintah sejatinya memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, anggaran pendidikan dinilai justru terserap besar oleh program MBG.
Menurutnya, pemerintah lebih memilih melanjutkan program MBG dengan target seluruh siswa Indonesia, dibanding memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru.
“Kan presiden enggak milih itu. Presiden milih MBG. MBG dengan semua anak Indonesia mau kaya mau miskin. Padahal logika fiskal itu kalau misalnya dananya cukup silahkan,” kata Ubaid.
Sebagai perbandingan, Ubaid mencontohkan kebijakan Makan Bergizi Gratis di Jepang. Di negara maju tersebut, program makan gratis hanya diberikan kepada siswa sekolah dasar (SD), sementara siswa SMP dan SMA membayar secara mandiri.
“Tapi kalau dananya enggak cukup maka harus tahu mana perlu rupanya. Contoh di Jepang, MBG itu yang free, yang gratis itu SD saja. SMP, SMA bayar. Padahal Jepang negara maju,” jelasnya.
Pernyataan JPPI ini kembali memantik diskusi publik mengenai prioritas anggaran pendidikan, khususnya kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Banyak pihak menilai, peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kesejahteraan guru, agar mereka dapat mengajar dengan layak, fokus, dan bermartabat.***
